PERBATASAN INDONESIA DENGAN NEGARA LAIN ,
KERJASAMA DAN PERSOALAN
Indonesia
memiliki wilayah perbatasan dengan 10 negara,baik perbatasan darat maupun perbatasan
laut.Batas darat wilayah Republik Indonesia bersinggungan langsung dengan
negara negara Malaysia,Papua New Guinea,Dan TimorLeste.
Perbatasan
darat Indonesia tersebar di tiga pulau, empat provinsi dan 15 kabupaten/kota
yang masing-masing memiliki karakteristik berbeda-beda. Sedangkan wilayah
laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura,
Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua
New Guinea.
Di
antara wilayah-wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga, terdapat 92
pulau-pulau kecil. Ada 12 pulau-pulau kecil yang menjadi prioritas pengelolaan
karena mempunyai nilai yang sangat strategis dari sisi pertahanan keamanan dan
kekayaan sumber daya alam. 12 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) tersebut adalah
Pulau Rondo di NAD, Pulau Berhala di Sumatera Utara,Pulau Nipa dan Sekatung di
Kepulauan Riau, Pulau Marampit, Pulau Marore dan Pulau Miangas di Sulawesi
Utara, Pulau Fani, Pulau Fanildo dan Pulau Brass di Papua, serta Pulau Dana dan
Batek di Nusa Tenggara Timur.
Kerjasama Indonesia-Australia
Pemerintah
Australia dan Indonesia hari Senin menandatangani proyek kerjasama untuk
mencegah masalah perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara. Proyek ini
menitikberatkan pemberian bantuan pada aparat hukum Indonesia dalam menangani
kejahatan perdagangan manusia. Menurut Kepolisian Indonesia, program kerasama
ini penting karena masalah perdagangan manusia tidak bisa diselesaikan hanya
oleh satu negara. Indonesia adalah negara ke 5 yang terlibat dalam program
kerjasama memerangi masalah perdagangan manusia yang dipelopori pemerintah
Australia, setelah Malaysia, Kamboja, Laos dan Birma.
Program
yang disiapkan untuk kawasan Asia ini rencananya akan berlangsung selama 5
tahun ke depan.
Manfaat
Kerjasama Kepala Badan Reskrim Polri Komisaris Jendral Polisi Bambang Hendarso,
yang bertanggungjawab dalam menangani kasus perdagangan manusia lintas batas,
menjelaskan dalam menanggulangi penyelundupan manusia yang modus operandinya
memiliki kesamaan antar satu negara dengan negara lain, apabila tidak ada
kerjasama dalam rangka pencegahan akang mengalami kendala.
Kerjasama Indonesia – Thailand
Pemerintah
Indonesia dan Thailand sepakat meningkatkan kerja sama di bidang pertanian,
terutama alih teknologi informasi dan teknologi, perdagangan, pelatihan, teknik
dan penelitian dalam bidang pertanian. Kesepakatan itu dituangkan dalam MoU
yang ditandatangi oleh Menteri Pertanian Anton Apriyantono dan Menteri
Pertanian dan Koperasi Thailand, Khunying Sudarat Keyuprahan, Jumat siang.
Penandatangan yang dilakukan di Ruang Purple di Thai Koo Fah Building (gedung
pemerintahan Thailand) di Bangkok, disaksikan oleh Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono dan PM Thailand Thaksin Shinawatra. Menurut informasi Departemen
Pertanian, bentuk kerja sama yang akan dilaksanakan menurut isi nota
kesepahaman itu antara lain menyangkut promosi perdagangan komoditi pertanian;
pengelolaan dan perlindungan keragaman hayati pertanian; pengembangan dan
penyuluhan pertanian; kerja sama teknik dan peningkatan SDM; serta pengelolaan
dan perlindungan lahan-lahan pertanian dan air. Untuk mendukung pencapaian
kerja sama, kedua pihak sepakat untuk membentuk Kelompok Kerja Pertanian Bersama
(JAWG), yang diketuai oleh seorang pejabat tinggi dari masing-masing negara.
Kerjasama Indonesia – Malaysia
Indonesia
dan Malaysia memandang perlunya peningkatan kerjasama di bidang perdagangan,
investasi dan energi, termasuk kerjasama sub regional melibatkan kerjasama
dalam kerangka segitiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura dan
Indonesia-Malaysia-Thailand (IMS dan IMT-GT).
Di
masa datang, kerjasama bidang perdagangan, investasi dan energi diharapkan bisa
lebih berkembang lagi sekaligus meningkatkan perekonomian kedua negara serta
membuka lapangan kerja yang memang dibutuhkan untuk mengurangi pengangguran
yang terus meningkat dewasa ini. kedua pemimpin negara sepakat tidak hanya
dilakukan antara Pertamina dengan Petronas saja, tetapi juga di bidang kelapa
sawit untuk kepentingan minyak sawit (CPO) maupun pengembangan sumber energi
dari kepala sawit (bio-energy). Dalam konteks investasi Indonesia akan terus
mengembangkan iklim investasi yang lebih baik menyangkut kepastian hukum,
kebijakan ekonomi yang lebih kondusif bagi investasi termasuk kebijakan tenaga
kerja, sehingga investasi bisa berjalan dengan baik.
Kerjasama Militer Indonesia-Amerika Serikat
Beberapa
waktu yang lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, saat menerima kunjungan
Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Donald Rumsfeld, meminta dan berharap agar
normalisasi hubungan militer Indonesia-AS yang sudah berjalan penuh dapat
berlangsung permanen.
Harapan
ini bisa dipahami mengingat, pertama, hubungan kerja sama bidang pertahanan
kedua negara memang dinamis. Kecenderungan ini bisa dilihat dari pengalaman,
saat Presiden Soekarno menyatakan perang dengan Belanda untuk pembebasan Irian
Barat, AS tidak memenuhi permintaan Indonesia. Penolakan ini disebabkan sikap
politik AS lebih berpihak ke Belanda sebagai bagian dari NATO.
Tahun
1970 sampai 1980-an peralatan persenjataan AS mulai masuk Indonesia. Namun,
karena kerusuhan Dili, November 1991, AS mengeluarkan kebijakan menghentikan
pasokan alat pertahanan ke Indonesia. Kebijakan ini diperkuat kebijakan embargo
militer AS terhadap Indonesia pasca jajak pendapat Timor Timur tahun 1999.
Pada
tahun 2001, meski embargo militer AS belum dicabut, hubungan militer
Indonesia-AS sempat membaik. Ini terlihat dari komitmen George W Bush
mengeluarkan dana segar 400 juta dollar AS untuk mendukung pendidikan
masyarakat sipil Indonesia di bidang pertahanan melalui kegiatan perluasan
pelatihan dan pendidikan militer internasional (expanded international military
education and training).
Kerjasama Indonesia-singapura
donesia
dan Singapura menjalin kerja sama di berbagai bidang. Indonesia mengekspor
minyak mentah,timah,gas alan,sayur-sayuran,daging,dan kayu lapis ke singapura.Sementara
itu Indonesia juga bekerja sama dalam bidang pertahanan dan kemanan, serta
sosial dan budaya. Dalam pertahanan dan keamanan Indonesia, Malaysia dan
Singapura saling menjaga Selat Malaka, Karena Selat Malaka merupakan
lalu-lintas laut Internasional. Dalam perdagangan, hubungan Indonesia,
Malaysia, dan Singapura membentuk kawasan Segitiga Emas yang terkenal dengan
nama Sijori (Singapura, Johor, dan Riau). Kerjasama yang dibentuk oleh
Indonesia pada pemerintahan Presiden SBY dengan Singapura bertujuan untuk
memperkuat hubungan bilateralnya,pemerintah mengadakan kerjasama dalam bidang
pertahanan perjanjian ekstradisi,dan perjanjian kontrak terorisme, perjanjian
tersebut di bicarakan pada tahun 2006 dimana Presiden SBY berkunjung ke
singapura dan membahas perjanjian tersbut. Selain bergabung bersama-sama dalam
organisasi kesehatan dunia (WHO), kedua negara ini juga bekerjasama dalam
bidang sosial, seperti jika ada bencana alam di salah satu negara yang bekerja
sama ini, maka negara-negara ini akan membantu satu sama lainnya.
Kerjasama Indonesia-filipina
Hubungan
antara Indonesia dengan Fillipina berpusat pada kerja sama di bidang
perdagangan ekspor-impor.Indonesia mengekspor minyak bumi, baja, besi, dan
alumunium ke Filipina.Sementara Filipina mengekspor gla dan kopra ke Indonesia.
Selain bekerjasama dalam perdagangan, Indonesia dan Filipina juga memiliki
kesepakatan dalam bidang energi yang diwakili oleh Departemen Luar Negeri kedua
negara.hoetherma, kerjasama yang lain dalam hal perikanan , pertanian,
kehutanan, pendidikan,dan, kebudayaan dalam rencana jangka panjang.Adapun kerja
sama ini akan tetap diperluas seiring berjalannya pemerintahan.
Kerjasama Indonesia-Brunei Darussalam
Indonesia
mengekspor sayur-sayuran, buah-buahan, pakaian jadi, dan kendaraan ke Brunei
Darussalam. Selain itu Indonesia juga mengirimkan tenaga pengajar dan tenaga
ahli lainnya ke Brunei Darussalam. Pada bulan Juli 2006, Indonesia dengan
Brunei Darussalam juga membahas kerjasama dalam bidang, ESDM (energi dan sumber
daya mineral). Perdana menteri Brunei Darussalam juga membahas kemungkinan
kerjasama di bidang industri migas. Pada kunjungan balasan pihak Indonesia
menawarkan pelatihan migas di Pusdiklat Migas Cepu. Penawaran itu ditujukan
untuk negara Brunei Darussalam agar memanfaatkan pelatihan tersebut dengan 19
program pelatihan.
Kerjasama Indonesia-kamboja
Kerja
sama antara Indonesia dengan Kamboja terlihat dengan nyata ketika Indonesia
membantu menyelesaikan konflik di Kamboja.Adapun ketika itu Indonesia
memprakarsai penyelenggaraan Jakarta Informal Meeting,yang bertujuan untuk
membahas masalah di Kamboja. Pada saat ini Indonesia mencoba merealisasikan
gagasan untuk membentuk Joint Agricultural Working Group. Kamboja selama ini
dianggap sebagai penghasil beras berkualitas baik dan sebagian besar di ekspor
dalam bentuk gabah. Oleh sebab itu pemerintah Indonesia berharap dengan kerja
sama ini bisa meningkatkan kualitas pangan yang semakin baik.
Kerjasama Indonesia-myanmar
Myanmar
adalah salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang berideologi
komunis.Negara ini sebelumnya bernama Burma.meskipun terdapat perbedaan
ideologi yang mencolok antara Indonesia dan Myanmar, namun tidak menyurutkan
tekad kedua negara ini untuk tetap menggalang kerja sama yang harmonis. Setelah
Myanmar masuk menjadi anggota Asean, hubungan antara Indonesia dengan Myanmar
semakin erat. Adapun Indonesia dan Myanmar mengutamakan kerja sama di bidang
ekonomi,sosial,dan budaya. Di sisi lain Indonesia dengan Myanmar akan membahas
kerja sama dalam bidang transportasi demi memperkuat sektor ekonomi dan bisnis,
terutama bidang perkereta apian sebagai contoh kerja sama yang direncanakan
Indonesia.
Kerjasama Indonesia-RRC
emerintah
Indonesia dan China menyepakati empat poin kerja sama ekonomi, yakni pembiayaan,
perdagangan, investasi, serta pembangunan infrastruktur.
Kesepakatan
kedua negara dalam kerja sama itu dituangkan dalam nota kesepahaman yang
ditandatangani perwakilan kedua negara dan disaksikan oleh Wakil Presiden
Boediono di Beijing,Rabu.
Empat
nota kesepahaman yang ditandatangani tersebut adalah kesepakatan memperluas dan
mempererat kerja sama ekonomi dan perdagangan kedua negara, kesepakatan
pembiayaan bagi perdagangan dan investasi antara Lembaga Pembiayaan Ekspor
Indonesia (LPEI) atau Bank Exim Indonesia dengan Bank Exim China.
Kerjasama Indonesia-korea selatan
Pemerintah
Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (Korea Selatan) telah
menyepakati 8 (delapan) proyek kerjasama hasil inisiatif kedua negara.
Proyek-proyek itu di antaranya adalah Jembatan Selat Sunda, pembangunan real
kerata api di Bengkulu – Muara Enim, dan pembangunan pembangkit batubara di
Sumatera Selatan. Kesepakatan untuk melaksanakan kerjasama hasil inisiatif
kedua negara itu merupakan hasil pertemuan delegasi pemerintah RI yang dipimpin
oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa dengan delegasi pejabat Korsel dalam
Korea-Indonesia Jeju Initiative, di
Halla Hall, International Conventiton Center, Jeju, Korsel, Kami – Jumat (11-12
Oktober) lalu.
Kerjasama Indonesia-russia
Indonesia
Utamakan Kerjasama Pertahanan Dengan Rusia. Di bidang pertahanan ini, selain
pembelian senjata kerjasama akan didorong pada teknologi, industri dan teknik
pertahanan. Pembelian senjata yang akan dilakukan dengan Rusia, katanya, akan
diupayakan juga menguntungkan Indonesia dengan mengusahakan ahli teknologi,
kerjasama investasi, kerjasama desain, kerjasama penelitian dan kerjasama
produksi. Selain soal pertahanan, menurut Presiden juga akan dibahas soal
kedirgantaraan atau teknologi roket karena Rusia juga sudah sangat maju di
bidang ini. Sektor energi, pendidikan, pariwisata dan budaya, lanjut presiden
juga akan dibahas dengan presiden Vladimir Putin siang nanti. Di sektor
pendidikan, Presiden mengatakan, akan mendorong generasi muda Indonesia untuk
menimba ilmu di Rusia seperti yang banyak dilakukan negara lain seperti
Malaysia dan India. Kerjasama di bidang pembinaan olahraga, kata Presiden juga
akan dibicarakan mengingat prestasi olahraga Indonesia yang belum memuaskan
selama ini.
PERSOALAN INDONESIA DENGAN NEGARA LAIN
Masalah
perbatasan wilayah Indonesia bukan lagi menjadi hal baru saat ini. Sejak
Indonesia menjadi negara yang berdaulat, perbatasan sudah menjadi masalah yang
bahkan belum menemukan titik terang sampai saat ini. Permasalahan yang paling
sering muncul adalah sengketa perbatasan dengan negara tetangga yang berbatasan
langsung dengan wilayah darat maupun wilayah laut Indonesia.
1. Selat
Malaka
Seperti
halnya negara-negara berkembang lainnya di kawasan Asia, masalah perbatasanmerupakan
masalah yang kerap dihadapi. Tumpang tindih pengaturan ZEE dengan beberapa
negaratetangga juga berpotensi melahirkan friksi dan sengketa yang dapat
mengarah pada konflik
internasional.
Kaitannya dengan hubungan Indonesia-Malaysia, masalah perbatasan dapat terlihat
dalam kasus Selat Malaka dimana kawasan perairan tersebut diklaim oleh beberapa
negara yaitu Singapura, Malaysia, dan termasuk Indonesia. Kenapa Selat Malaka
begitu penting? Karena Selat Malaka merupakan jalur lalu lintas perdagangan
yang menghubungkan antara negara-negara barat dengan negara-negara timur,
sehingga kawasan ini merupakan kawasan yang strategis bagi jalur perdagangan.
Masalah Selat Malaka sempat akan diinternasionalisasikan, namun tidak jadi
karena cukup negara-negara pantai yang menjaga perairan tersebut, yaitu
Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Penjagaan Selat Malaka dilakukan dengan cooperative
security, dimana masing-masing angkatan laut negara-negara pantai melakukan
patroli bersama di sekitar wilayah perairan selat Malaka. Hingga sekarang masih
belum jelas status dari Selat Malaka merupakan bagian dari wilayah
negara
mana.
2. “Hilangnya”
Pulau Sipadan-Ligitan dan masalah Ambalat
Negara
Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 17.504 pulau dan
terdapat pulau-pulau terluar yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Namun
kondisi geografis tersebut kurang diperhatikan oleh pemerintah Indonesia
terutama pulau-pulau terluar dari Indonesia. Hal ini terbukti dengan
“hilangnya” Pulau Sipadan-Ligitan, kejadian ini membuat hubungan
Indonesia-Malaysia makin memanas. Sebenarnya skenario “pengambilalihan” Pulau
Sipadan-Ligitan telah dipersiapkan sejak lama oleh Malaysia tinggal menunggu
waktu yang tepat dan tiba-tiba pada tahun 2000 Malaysia membawa masalah
Sipadan-Ligitan ke International Court of Justice (ICJ) yang pada kahirnya
dimenangkan oleh Malaysia. Kejadian membuat hubungan Indonesia-Malaysia
merenggang dan slogan “ganyang Malaysia!!” kembali terdengan di Indonesia.
Hubungan
RI-Malaysiapun makin tegang dan menyeret konflik yang lebih luas. Setelahmendapatkan
Sipadan-Ligitan, Malaysia berambisi menduduki Ambalat yang diduga mengandung
minyak dan gas bumi yang nilainnya amat besar mencapai miliaran dollar
Amerika4. Krisis hubungan ini dimulai sejak PETRONAS (perusahaan minyak milik
Malaysia) memberikan konsesi pengeboran minyak lepas pantai Sulawesi yaitu di
blok Ambalat kepada SHELL (perusahaan milik Inggris danBelanda) yang
mengakibatkan hubungan Indonesia-Malaysia mengalami ketegangan yang
mencemaskan. Dengan munculnya isu Ambalat tersebut, barulah Indonesia
meresponnya dengan mengirim armada-armada angkatan lautnya untuk mengamankan
blok Ambalat dan bahkan beberapa kali kapal-kapal perang Indonesia dan Malaysia
salilng berhadapan dan nyaris baku tembak5. Namun kedua pihak dapat menahan
diri, jika salah satu pihak mulai menembak maka dapat terjadi perang terbuka
antara Indonesia-Malaysia.
Semua
kelalaian pemerintah tersebut berakibat fatal terhadap utuhnya wilayah NKRI.Pertahanan
dan keamanan kita terlalu berfokus pada aspek darat dan mengabaikan kondisi
geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Pemerintah juga terlalu lama
berkutat dalam masalah ekonomi, politik, korupsi, lalu kurang memperhatikan
kondisi pulau-pulau terluar wilayah Indonesia yang menjadi pintu masuk bagi
berbagai ancaman dari luar sehingga pada saat muncul konflik pada saat itu pula
pemerintah baru sadar dan bertindak untuk mengamankannya.
3. Persoalan
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal
Masalah
tenaga kerja asal Indonesia, khususnya TKI ilegal, telah sejak lama menjadi
ganjalan dalam hubungan Indonesia-Malaysia. Seperti yang diketahui bahwa
Indonesia adalah pemasok tenaga kerja (baik legal, maupun ilegal) paling banyak
ke Malaysia yang rata-rata bekerja sebagai buruh pabrik atau pembantu rumah
tangga. Banyaknya kejadian penganiayaan, pelecehan seksual, hingga tidak
dibayarkannya gaji oleh majikan merupakan masalah yang kerap dihadapi oleh para
TKI ilegal di Malaysia dan jika masalah ini diperkarakan secara hukum maka para
TKI akan terbentur status mereka yang ilegal. Memang benar Malaysia akan
menghukum semua tenaga kerja ilegal dari negara manapun. Tetapi tenaga kerja
pendatang paling banyak di Malaysia berasal dari Indonesia (TKI) dan yang
menjadi persoalan mengapa pemerintah Malaysia hanya menghukum para TKI ilegal,
bukan menghukum para majikan yang senang memakai TKI ilegal dan memperlakukan
mereka secara semena-mena. Pemerintah Malaysia terkesan hanya keras terhadap
TKI ilegal tanpa mau bersikap keras terhadap warganya yang sengaja menjadi
penadah TKI ilegal.
Persoalan
TKI ilegal termasuk dalam Trans Orginized Crime (TOC) yang bersifat lintas batas
negara sehingga diperlukan pengawasan di daerah perbatasan, baik di laut maupun
darat terhadap lalu lintas penyaluran penyaluran TKI ilegal. Hal ini untuk
menghindari makin banyaknya TKI ilegal di negara-negara tetangga. Diplomasi
Indonesia dalam melakukan lobi-lobi untuk membela hak-hak TKI ilegal termasuk
kurang “greget”, Indonesia kurang berani “menekan” untuk membela warganya
sehingga masih terdapat TKI-TKI ilegal yang mengalami pelanggaran HAM. Hingga
saat ini, 330.000 TKI yang sudah tiba di tanah air dengan memanfaatkan amnesti,
sementara sekitar 400.000 TKI akan dideportasi karena tidak memiliki dokumen.
